Pengertian Politik Ekonomi Atau Kecerdikan Ekonomi
Saturday, July 8, 2017
Edit
Pengertian Politik ekonomi atau kecerdikan ekonomi yaitu cara cara yang ditempuh dan tindakan tindakan yang diambil oelh pemerintah. Cara dan tindakan ini untuk mengatur kehidupan ekonomi nasional guna mencapai tujuan tujuan di bidang ekonomi, terutama kemakmuran masyarakatbagi indonesia, tujuan tujuan yang ingin dicapai secara umum dirumuskan dalam GBHN (setiap 5 tahun sekali), yang kita kenal dengan Trilogi Pembangunan. Masalahnya yaitu tujuan tujuan tersebut belum tentu sanggup dicapai bersama sama. Sering kali perjuangan untuk mencapai tujuan yang satu terpaksa mengorbankan tujuan yang lain. Misalanya untuk membuat lapangan kerja gres diharapkan investasi dalam jumlah besar. akan tetapi investasi yang besar sanggup menjadikan kenaikan harga atau inflasi dan meningkatkan impor. Kebijaksanaan uang ketat yang dimaksutkan untuk mengendalikan inflasi ternyata sanggup berakibat macetnya produksi dan perdagangan sehingga justru harga harga bertambah naik dan pengangguran meningkat.
baca juga: harga burung puyuh terbaru
Beberapa sarana politik ekonomi yang penting sebagai berikut
Politik moneter yaitu kecerdikan pemerintah (melalui bank central) dalam mengatur keuangan dan perkreditan contohnya jumlah uang yang beredar, batas batas derma kartu kredit dan tinggi rendahnya tingkat bunga.
Politik fiskal yaitu kecerdikan pemerintah dalam mengatur keuangan kenagar, khususnya di bidang perpajakan dan anggaran pendapatan dan belanja negara.
Politik produksi yaitu kecerdikan pemerintah untuk meningkatkan produksi dalam negeri dengan memakai sumber sumber alam secara efisien. Politik ekonomi yang ditujukan untuk melindungi dan memajukan industri dalam negeri disebut sebagai kecerdikan proteksionisme.
Politik perdagangan luar negeri yaitu kecerdikan pemerintah yang berafiliasi dengan ekspor impor, neraca pembayaran utang luar negeri, kurs valuta absurd dan kerjasama internasional.
Politik harga dan upah yaitu kecerdikan pemerintah dalam mengawasi dan mengendalikan harga harga barang dan upah.
Politik sosial atau ketenagakerjaan yaitu kecerdikan pemerintah dalam hal penciptaan kesempatan kerja, hubungan tenaga kerja untuk kesejahteraan karyawan.
Untuk setiap bidang yang penting, pemerintah memiliki suatu kebajaksanaan, contohnya dalam bidang kependudukan, pertambangan, perkonperasian dan sebagainya.